Breaking News

Rapat Komisi C terkait rencana pembebasan lahan untuk normalisasi sungai dan legalisasi serah terima fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial)

Rapat Komisi C terkait rencana pembebasan lahan untuk normalisasi sungai dan legalisasi serah terima fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) Kamis (14/1) diselenggarakan di Ruang Serbaguna 2 DPRD Kota Semarang. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C Suharsono didampingi Sekretaris Komisi C Danur Rispriyanto, serta Anggota Komisi C Erry Sadewo, Joko Santoso, Wachid Nurmiyanto, Gumilang Febriyansyah, Abdul Wahab, Hanik Khoiru Solikha, Suciati, dan Trifena Weyatin. Hadir dalam rapat tersebut OPD Kota Semarang diantaranya DPU, Distaru, Disperkim, BPN, dan BBWS Pemali Juana.

Dalam rapat tersebut dibahas permasalahan pengembang perumahan di kota Semarang yang dirasa perlu ditata kembali, karena sudah banyak pengembang perumahan yang tidak mempunyai ijin tetapi sudah mendirikan bangunan perumahan. Hal tersebut menjadi catatan bagi Pemkot Semarang, khususnya Distaru maupun Disperkim harus bekerja keras menangani hal tersebut. Saat ini sudah masuk catatan sebanyak 210 pengembang yang belum memiliki ijin dan 70 yang sudah mempunyai ijin untuk mendirikan perumahan.

Anggota Pansus menyarankan agar dinas terkait lebih teliti dengan tanah milik Pemkot yang banyak ditempati warga namun tidak ada ijinnya, sehingga perlu ditinjau kembali. Berkaitan dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial milik pemkot Semarang untuk ditata kembali keberadaannya. DPU tidak bisa memperbaiki jalanan yang rusak baik itu fasum apa fasos karena milik perumahan yang belum diserahkan ke Pemkot. Perlu diketahui bahwa fasum dan fasos milik Pemkot Semarang, siap untuk dibangun demi kepentingan masyarakat.

Berita Terkait