Pansus Perizinan Berbasis Risiko DPRD Kota Semarang Mengadakan Public Hearing dengan Pelaku Usaha, Kadin, Hipmi.
SEMARANG– Panitia Khusus (Pansus) Perizinan Berbasis Risiko DPRD Kota Semarang melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perizinan Berbasis Risiko di Ruang Paripurna DPRD Kota Semarang.
Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Ma’ruf didampingi Wakil Ketua Pansus, Suciati, Serta Sekretaris Panus Endang dan anggota Pansus Dini Inayati, Hasan Bisri, Joko Widodo, dan Mararas Apuwara, Maftuha serta dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kemenkum, Tim Penyusun Raperda, Tim Ahli.
Melanjutkan pembahasan sehari sebelumnya, rapat difokuskan pada masukan-masukan Raperda secara Umum dengan Pelaku Usaha. Pembahasan ini bertujuan memastikan kesesuaian substansi regulasi dengan kebutuhan penyelenggaraan perizinan di Kota Semarang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masukan dan penjelasan teknis dari Pelaku Usaha, kadin maupun Hipmi, menjadi bagian penting dalam menyempurnakan rumusan regulasi agar lebih komprehensif dan dapat diterapkan secara efektif.
Melalui pembahasan lanjutan ini, Pansus berharap Raperda Perizinan Berbasis Risiko dapat menjadi landasan regulasi yang mendukung penyelenggaraan perizinan di Kota Semarang secara lebih optimal.
